Jakarta, 16 Januari 2017 – Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan dipimpin oleh Dewan Komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta bidang tugas terkait edukasi dan perlindungan konsumen, etik, dan pengawasan internal.

Pada tanggal 23 Juli 2017, masa jabatan anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2012–2017 yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tanggal 18 Juli 2012 akan berakhir. Panitia Seleksi Dalam rangka pemilihan dan penentuan calon anggota Dewan Komisioner periode berikutnya, Presiden pada tanggal 10 Januari 2017 telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017–2022.

Panitia Seleksi berjumlah 9 (sembilan) orang dan keanggotannya terdiri atas unsur Pemerintah, Bank Indonesia, serta masyarakat dengan susunan sebagai berikut:

1. Sri Mulyani Indrawati sebagai Ketua merangkap Anggota (mewakili Pemerintah),

2. Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Anggota (mewakili Bank Indonesia),

3. Darmin Nasution sebagai Anggota (mewakili Pemerintah),

4. Hadiyanto sebagai Anggota (mewakili Pemerintah),

5. Erwin Rijanto sebagai Anggota (mewakili Bank Indonesia),

6. A. Tony Prasetiantono sebagai Anggota (mewakili masyarakat akademisi),